Harian Bisnis Indonesia     5 Nov 2019

Prospek Penerimaan Pajak Makin Berat

Bisnis, JAKARTA — Prospek penerimaan pajak kian berat seiring dengan adanya kontraksi pada mayoritas sektor yang menjadi penopang.

Data Kementerian Keuangan menujukkan, sektor manufaktur yang berkontribusi ke penerimaan pajak hingga lebih dari 29% tercatat minus 3,2% per akhir September lalu.

Selain itu, sektor perdagangan yang memiliki kontribusi penerimaan terbesar kedua juga mengalami perlambatan pertumbuhan, yakni dari 25,8% pada September 2018, tahun ini pertumbuhannya hanya di angka 2,8%.

Kontraksi terbesar terjadi di sektor pertambangan. Pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan penerimaan di sektor pertambangan mencapai 70%. Namun, tahun ini angkanya anjlok secara drastis, bahkan terkontraksi di angka minus 20,6%.

Dirjen Pajak Suryo Utomo cukup memahami kondisi tersebut. Namun demikian, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menganalisa dan mencari berbagai cara untuk menutup lubang yang ada di penerimaan pajak.

“Itu yang akan kami kerjakan selama 2 bulan ini. Saya akan pastikan dulu nanti datanya, termasuk yang Automatic Exchange of Information [AEoI],” kata Suryo Utomo, Senin (4/11).

Sementara itu, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa dilihat dari sisi potensi ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk menutup celah penerimaan pajak.

Apalagi jika mengacu pada tren yang selama ini terjadi, periode Oktober—akhir Desember kontribusi penerimaan pajak ke total realisasi bisanya mencapai 25%.

“Jadi, angkanya seperti itu, kemungkinan ada tambahan penerimaan, karena di akhir tahun juga ada penerimaan dari bendahara negara juga,” ungkapnya,

Yon juga mengatakan bahwa anjloknya penerimaan pajak di sejumlah sektor tersebut juga mengonfirmasi kondisi perekonomian yang juga mengalami kecenderungan penurunan kinerja.

Penurunan penerimaan di sektor perdagangan juga tercatat mengalami pelambatan meski masih mampu tumbuh di atas 2%.

“September angkanya enggak jauh beda dari Agustus 2019, tetapi untuk angka pastinya nanti tunggu Ibu Menteri [Menteri Keuangan Sri Mulyani],” jelasnya.

Sementara itu, sejumlah anggota DPR menyoroti kemampuan penerimaan pajak yang setiap tahun mengalami penurunan. Mereka menganggap penurunan kinerja penerimaan pajak perlu segera diatasi untuk memastikan pengelolaan tetap aman.

Dalam kesimpulan rapat kerja (raker) dengan Kementerian Keuangan, Komisi XI DPR meminta pemerintah untuk menyiapkan mitigasi risiko terkait penerimaan negara sampai dengan akhir tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk menyiapkan inovasi baru dan lebih kreatif dalam hal penerimaan negara.

Anggota Komisi XI Heri Gunawan bahkan meminta pimpinan Komisi XI dan pemeritah untuk membentuk panitia kerja (panja), misalnya di bidang pembiayaan untuk bisa memastikan atau memitigasi risiko pembengkakan utang sebagai akibat rendahnya penerimaan pajak.

“Jadi perlu dibentuk panja pembiayaan. Itu usul saya,” jelasnya.

EMPAT PANJA


Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi Keuangan DPR akhirnya memutuskan untuk membentuk empat panja yang terdiri dari panja penerimaan pajak, panja bea cukai, panja PNBP, dan panja pembiayaan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mencatat ada beberapa cara yang bisa dilakukan otoritas untuk mempersempit risiko shortfall.

Pertama, mengoptimalkan imbauan atas data perpajakan ke wajib pajak (WP).

Kedua, persuasi atau menegosiasikan surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan (SP2DK), surat perintah penyidikan (SP2), bukti permulaan dan penyidikan. Tujuannya supaya pajak terutang bisa segera dibayar dengan kompensasi atau reward penghapusan sanksi administrasi.

“Kalau penyelesaian normal akan memakan waktu. Pendekatan yang baik ke wajib pajak akan berdampak positif,” kata Prastowo.

Ketiga, menurut Prastowo, pemerintah sebenarnya bisa mengamankan penerimaan dari potensi konvensional atau belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk pembagian bonus.

Prastowo menekankan otoritas harus bisa mencari titik keseimbangan antara kepentingan penerimaan dengan kelangsungan perekonomian yang memang sedang dalam kondisi kurang baik.

Negoisasi menurutnya menjadi salah satu cara terbaik, tetapi harus tetap dilakukan dengan mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, kinerja penerimaan bea masuk dan bea keluar per 30 September 2019 tercatat mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi bea masuk mencapai Rp26,83 triliun, terkontraksi -5,71% secara year-on-year (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi bea keluar juga mengalami penurunan tetapi dengan kontraksi yang lebih besar dibandingkan dengan bea masuk. Bea keluar per 30 September 2019 tercatat mengalami kontraksi hingga -55,89% (yoy) dengan penerimaan sebesar Rp2,28 triliun