Harian Bisnis Indonesia     8 Nov 2019

Malang Pacu Pajak Daerah

Wali Kota Malang Sutiaji terobsesi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam 5 tahun kepemimpinannya, dia berharap pendapatan tersebut bisa menembus Rp1,2 triliun.

“Itu bukan mustahil dengan berkembangnya Kota Malang sebagai kota pariwisata, apalagi dengan telah beroperasinya tol Pandaan-Malang dan akan ditingkatkannya Bandara Abd.Saleh Malang sebagai bandara internasional,” ujarnya belum lama ini.

Dengan adanya dan telah baiknya infrastruktur tersebut, wisatawan akan semakin banyak yang ke Malang. Apalagi dengan menariknya objek-objek wisata di sekitar Malang seperti Bromo-Tengger-Semeru serta destinasi wisata alam, budaya, dan artifi sial di Batu dan Kab. Malang, maka Kota Malang sebagai kota hub pariwisata akan emakin banyak dikunjungi wisatawan. Pemkot Malang tengah mengantisipasi kondisi tersebut.

Pemkot Malang terus memperkuat posisi kota tersebut sebagai kota hub pariwisata dengan membangun dan melebarkan jalan serta menyediakan angkutan LRT (lintas rel terpadu).

Pemkot telah melakukan perencanaan untuk membangun dan melebarkan delapan ruas jalan. Salah satu yang dilebarkan, Jl. Mayjen Sungkono yang menjadi Jalan Tol Pandaan--Malang pintu Tol Madyopuro.

“Jl. Madyopuro saat ini merupakan jalan milik Kota Malang sehingga harus ditukar menjadi jalan nasional sehingga pelebarannya bisa didanai pemerintah,” ungkapnya pada Pameran UMKM Memperingati HUT Pemprov Jatim di Kantor Bakorwil Malang, beberapa waktu lalu.

Di tengah, nanti juga akan dilebarkan dan dibangun beberapa ruas jalan. Total jalan yang dilebarkan dan dibangun di 8 ruas jalan. Karena membutuhkan dana yang besar, maka pembiayaannya dapat didukung pemerintah dan Pemprov Jatim.

Sutiaji menegaskan, pihaknya sudah mengkomunikasikan masalah tersebut dengan pemerintah. Respon pemerintah sangat positif sehingga dia memperkirakan pada 2021 rencana pembangunan jalan tersebut dapat dimulai.

Selain itu, Pemkot Malang juga menginisasi pembangun LRT sepanjang 38 km dengan rute dari kampus ke kampus yang lain.

Pembangunan LRT itu, kata dia, lebih murah daripada pembangunan LRT di Jakarta. LRT di Malang diperkirakan menelan investasi Rp200 miliar/km, sedangkan di Jakarta Rp450 miliar/km.

Investor pun telah mengantisipasi kondisi tersebut.Usaha kuliner terus berkembang di Kota Malang, begitu juga pendirian hotel baru. Dengan demikian, perkembangan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah, otomatis pula peningkatan PAD.

Menurut dia, kunci agar penerimaan dari pajak maka basis datanya harus kuat. Begitu juga sistem pemungutannya.“Pemda yang berhasil menghimpun PAD dengan bekal potensi daerah serta basis data dan sistem pemungutannya yang bagus, sistem online, Pemkab. Badung, Bali,” ujarnya.

Karena itulah, apa yang perlu dilakukan Pemkot Malang untuk menghimpun pajak secara sustainable terutama pada aspek datanya. Intinya, basis data pajak daerah harus kuat, begitu juga implementasi sistem pajak online dalam hal pemungutannya.

Dia menegaskan, Pemkot Malang berupaya mempercepat peningkatan cakupan layanan pajak daerah secara online .

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan saat pemasangan alat sistem online pajak daerah di wajib pajak, yakni pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, dan pajak parkir, baru mencapai 25%.

“Kami berupaya mempercepat pemasangan alat sistem online pajak daerah, tetapi harus benar terlebih dulu data base wajib pajaknya,” ucapnya di sela-sela Forum Group Discussion (FGD) Program Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Pajak Daerah Melalui Sitem Online di Malang, Rabu (9/10).

Dia meyakinkan, pemberlakuan sistem online dalam pelaporan dan penghimpunan pajak secara online akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifi kan.

Karena itulah, dia menegaskan, target penerimaan sebesar Rp1,2 triliun sampai 2023 sebenarnya sangat rasional. Bahkan bisa jadi potensinya lebih besar.

Karena alasan itu pula, pihaknya akan mendata secara detial wajib pajak daerah. Hasil pendataan itu dapat digunakan sebagai database penerimaan pajak daerah Kota Malang sekaligus sebagai dasar untuk pemasangat alat untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online .

Penerimaan PAD, juga dapat diperoleh dengan a,l mendirikan Perumda Aneka Usaha. Pemkot Malang akan mentransformasi PD RPH menjadi Perumda Aneka dengan 21 unit kegiatan usaha. Business plan Perumda Tunas bisa diklasifi kasikan ke dalam tiga core besar, yakni Divisi Agribisnis, Divisi Properti, dan Divisi Pe nyewaan Aset dan Jasa Penunjang Lainnya.

Divisi Agribisnis, selain mengurusi pemotongan ternak (sapi, kambing, unggas, ikan laut dan lain-lain), divisi ini juga bergerak dalam produksi dan distribusi produk-produk olahan daging, serta unit trading hasil bumi dan pergudangan.

Sesuai dengan namanya, Divisi Properti tentunya konsentrasi pada bidang bisnis properti. Salah satu fokus divisi tersebut, mengelola Mall Alun-alun Malang.

Wali Kota juga meminta PDAM membuat unit usaha baru untuk mengejar setoran laba ke pemda sebesar Rp99 miliar pada 2023. Pengembangan usaha PDAM bisa dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif perusahaan umum daerah milik Pemkot Malang itu di bidang teknologi informasi (TI) untuk ditularkan ke PDAM lain.

PDAM juga bisa membuat program pelatihan berbayar di bidang TI sehingga dapat meningkatkan pendapatan sedangkan di sisi lain meningkatkan kompetensi PDAM yang memanfaatkan pelatihan tersebut.

Perusahaan daerah itu juga memproduksi air kemasan. Pasar air itu sudah jelas, yakni un- tuk kebutuhan rapat di Pemkot Malang maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota, selain luar kota. Yang juga berpotensi meningkatkan laba, efisiensi di berbagai bidang.

Terkait dengan penguatan basis data, Pemkot Malang lewat Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang akan melakukan sinkronisasi dan digitalisasi terkait potensi dan wajib pajak daerah untuk meningkatkan penerimaannya.

BP2D mempunyai aplikasi Singo Pajak untuk pemetaan potensi berbasis spasial. Berikutnya dilakukan integrasi sistem perpajakan dengan para stakeholder seperti PLN dan juga unsur Pemkot seperti Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Diskominfo dan lainnya.

Selain melakukan uji coba, mulai dari sistem auto debt dengan Bank Jatim serta uji coba dengan PLN. Jika target pajak hanya dida- sarkan pada asumsi dan pola-pola perhitungan dengan pendekatan teori-teori, maka bisa saja terjadi kesalahan perencanaan yang bersifat overestimate seperti pada penetapan target PPJ sebesar Rp75 miliar pada tahun ini. Kesalahan bisa terjadi pada target penerimaan pajak parkir dan lainnya jika tidak didasarkan pada basis data yang kuat.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, mengatakan Pemkot Malang dengan PLN bisa saling bersinergi dalam hal teknis, misalnya Pemkot bisa mulai menata regulasi baru terkait pemungutan PPJ maupun membuat program dan melakukan pendataan wajib pajak.

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Jose Rizal Joesoef menyarankan pentingnya sinkronisasi data antara BP2D dengan PLN. Dengan begitu ada transparansi dalam hal pertukaran data.

Yang tidak kalah pentingnya juga, dari sisi aspek pengawasannya. Karena alasan itulah, BP2D Kota Malang menggandeng KPK dan Kejari Malang untuk mengawasi sisi penerimaan pajak daerah.

Perwakilan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah Korwil 5 KPK Jatim, Rahmad Suwanda, menegaskan KPK akan memanggil siapa saja mereka yang melakukan penunggakan pajak.

“Kami akan panggil semua penunggak kalau tak membayar tentu akan kita bawa ke hukum pidana.Ini bukan soal ancaman atau mengancam.Ini upaya menjaga bapak ibu sebagai orang baik. Mari kita bersama memajukan daerah kita,” ungkapnya.

Namun, saat ini pihaknya masih menerapkan tahap pencegahan dalam bentuk kegiatan memberikan sosialisasi, pemahaman.dan kesadaran kepada wajib pajak untuk tidak melakukan hal-hal yang berdampak merugikan bagi wajib pajak.

Dia berharap, agar dalam pelaporan ada keterbukaan dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak ada yang ditutup-tutupi, yang itu justru bisa menjadi boomerang bagi para wajib pajak.

Kasi Datun Kejari Malang Dian Purnama menegaskan instansi tersebut siap melakukan pendampingan hukum mengenai kebijakan tersebut sehingga upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Malang dalam hal ini BP2D untuk optimalisasi peningkatan PAD dari sektor pajak tetap on the track.

Langkah-langkah tersebut sebagai upaya membangun sistem terkait dengan penerimaan pajak daerah.Jika sistem sudah terbangun bagus, maka upaya penerimaan pajak daerah Kota Malang diharapkan ikut terdongkrak.

Dengan demikian, upaya mencapai kemandirian fiskal daerah Kota Malang akan segera terwujud sehingga pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD bisa terealisasi secara lebih mantap.