Harian Bisnis Indonesia     26 Nov 2019

Retribusi Infrastruktur Akan Ditertibkan

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memanfaatkan Omnibus Law yang sedang disusun pemerintah untuk memangkas beragam biaya tinggi yang menghambat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail mengatakan bahwa saat ini terjadi pola pikir yang keliru di pemerintah daerah mengenai infrastruktur telekomunikasi.

Pemerintah daerah cenderung menjadikan infrastruktur telekomunikasi sebagai lumbung pendapatan asli daerah (PAD) dengan membebankan retribusi yang berat kepada perusahaan penyelenggara jaringan telekomomunikasi.

Dia berpendapat seharusnya sektor telekomunikasi tidak dibebankan hal tersebut karena pendapatan yang diberikan oleh sektor lain dengan kehadiran infrastruktur telekomunasi lebih besar dibandingkan dengan pungutan retribusi.

Dia pun berharap agar Asosasiasi Penyeleggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) dapat merumuskan beberapa peraturan yang bisa berlaku secara nasional, untuk menjembatani mengenai masalah retribusi yang selama ini terjadi.

Peraturan tersebut, sambungnya, akan didorong agar menjadi peraturan presiden atau undang-undang.

“Jadi harus ada regulasi yang kuat yang ‘memaksa’ mereka [pemerintah daerah] memiliki pemahaman yang sama. Untuk mengubah mindset bahwa pendapatan bukan di depan, tapi di atasnya,” kata Ismail, Senin (25/11).

Saat ini Kemenkominfo juga tengah berupaya rancangan Undang-Undang Omnibus Law terkait perpajakan juga mengakomodasi kebutuhan industri infrastruktur telekomunikasi. Salah satu tujuan pembentukan RUU Omnibus Law adalah memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengatur rasionalisasi pajak daerah.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono menilai RUU Omnibus Law dapat menjadi jalan keluar atas keluhan sejumlah penyelenggara jaringan terkait mahalnya retribusi daerah yang dibebankan kepada mereka.

Dia mengatakan bahwa fasilitas telekomunikasi harus dilihat sebagai infrastruktur yang perlu dipercepat pembangunannya. Adapun, pungutan retribusi daerah yang terlalu besar, akan menghambat pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, harga layanan yang diberikan kepada masyarakat pun akan lebih mahal.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Arif Angga menyambut positif rencana rasionalisasi pajak daerah melalui UU Omnibus Law. Ketentuan tersebut bagaikan angin segar yang dapat membuat penetrasi penggelaran jaringan telekomunikasi makin cepat dan murah sebab biaya retribusi yang dibebankan akan dipangkas.

Dia meminta agar pemerintah segera memperjelas implementasi regulasi tersebut untuk memastikan bahwa regulasi Omnibus Law dapat diterapkan.

Selain retribusi, hal lainnya yang penting untuk mendorong penetrasi jaringan telekomunikasi adalah perizinan yang sederhana. Menurutnya, selama ini jika operator ingin menggelar jaringan harus mengurus banyak perizinan yang memakan waktu dan biaya.

KEPASTIAN HUKUM

Sementara itu Presiden Direktur & CEO PT Link Net Tbk. Marlo Budiman mengatakan bahwa standardisasi retribusi diperlukan agar penyelenggara jaringan tidak terlalu terbebani. Sebab, setiap daerah memiliki metode yang berbeda-beda dalam menentukan retribusi. Ada yang rujukannya nilai ekonomis daerah, dan ada juga yang rujukan hitungan pasti per meter.

Selain retribusi, pelaku usaha juga membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kabel yang digelar.

“Memang kami berbisnis, tapi kan untuk kecerdasan bangsa dan agar mereka memiliki akses ke internet. Kami tidak sekedar berbisnis saja, namun ada misi sosialnya,” kata Marlo.

Senada,VP Engineering & IT PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) Syarif Lumintarjo mengatakan bahwa dalam menyehatkan industri penyelenggara jaringan perlu diadakan berbagi infrastruktur pasif bersama agar jumlah kabel yang membentang di suatu daerah tidak terlalu banyak.

Sayangnya, untuk penggelaran infrastruktur pasif secara bersama pemerintah daerah belum memiliki payung hukum yang mengatur mengenai hal tersebut.

Adapun mengeni retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, kata Syarif, tidak menjadi masalah selama masih masuk dalam hitungan bisnis. Di samping itu, ada kepastian bahwa setelah membayar retribusi, tidak ada pemotongan kabel.

“Para pemain seperti Moratelindo itu harus seperti apa? Dipermudah izinnya untuk melakukan penggelaran, untuk revitalisasi pendestrian sedikit dimodifikasi agar kabel kami bisa masuk. Dukungan dari pemrintah minta dipermudah,” kata Syarif.