investor.id     7 Apr 2020

Menteri Edhy akan Pangkas Pajak Perikanan

Jakarta, investor.id-Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah menyampaikan sejumlah usulan stimulus ekonomi untuk menjaga keberlangsungan sektor perikanan di tengah pandemi Covid-19, salah satunya pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di bidang industri pengolahan ikan yakni berupa pengurangan PPh sebesar 30% selama enam bulan.

Usulan tersebut telah disampaikan dalam rapat kerja virtual dengan Komisi IV DPR pada Senin (6/4) dan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (3/4).

Menteri Edhy menuturkan, stimulus ekonomi lain yang diusulkan demi menjaga kelangsungan usaha perikanan nasional adalah insentif ekspor dan insentif pinjaman berbunga lunak atau tanpa bunga bagi unit pengolahan ikan. KKP juga terus mencari pasar ekspor baru dengan mendorong peningkatan ekspor hasil perikanan ke ke Asia Timur khususnya ke Hong Kong. “Kami juga meminta maskapai penerbangan menunda kenaikan harga kargo produk perikanan ke luar negeri sampai kondisi kembali normal. Apabila dipaksakan dengan harga tinggi dikhawatirkan pelaku usaha mengalami kebangkrutan. Kami juga berharap pemerintah mendorong penambahan maskapai yang melayani kargo perikanan, karena saat ini hanya ada satu yang beroperasi,” ujar Edhy.

Stimulus lainnya yang diusulkan KKP demi menjaga keberlangsungan sektor perikanan di tengah pandemi Covid-19 adalah mendorong BUMN menjadi pembeli (offtaker) produk perikanan masyarakat. Hingga kini nelayan maupun pembudidaya terus berproduksi namun ada kekhawatiran hasilnya tidak terserap, mereka juga takut karena tidak ada jaminan harga imbas pandemi Covid-19. “Jadi kami harapkan adanya stimulus keuangan untuk membeli produk perikanan masyarakat, apakah pemerintah yang membeli atau melalui BUMN," ujar Edhy.

KKP sudah menyiapkan cold storage (gudang pendingin) yang dapat dipakai untuk menyimpan produk perikanan bila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan membeli ikan dari nelayan maupun pembudidaya. KKP pun mengharapkan optimalisasi penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) ikan sebagai penyangga harga hasil perikanan di tingkat nelayan dan pembudidaya. KKP miliki lebih dari 100 ribu ton kapasitas cold storage yang masih idle. Seandainya ada bantuan keuangan dari pemerintah untuk membeli produk perikanan masyarakat dapat ditempatkan di cold storage itu.