Harian Bisnis Indonesia     18 Jan 2021

Imbas Insentif Fiskal Berlanjut

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah merevisi target rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada tahun ini sejalan dengan masih lunglainya pemulihan ekonomi nasional dan banyaknya insentif fiskal yang diberikan kepada wajib pajak. 

Pemangkasan ini sekaligus mencerminkan sikap realistis pemerintah dalam memandang prospek ekonomi pada tahun ini. Ketentuan mengenai rasio perpajakan itu termaktub di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 122/2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. 

Dalam lampiran beleid tersebut pemerintah menetapkan target rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini sebesar 8,18%. Angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan target awal otoritas fiskal. 

Pada awalnya, pemerintah dalam Perpres No. 86/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 menetapkan target rasio perpajakan terhadap PDB pada tahun ini berada pada kisaran 8,3%—8,4%. 

“Pemberian stimulus berupa insentif fiskal dan penurunan tarif pajak penghasilan [PPh] Badan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020 turut menyebabkan penerimaan perpajakan terkoreksi lebih dalam,” tulis pemerintah dalam lampiran Perpres No. 122/2020 yang dikutip Bisnis, Minggu (17/1). 

Pemerintah menjelaskan, proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara pada tahun ini, terutama dari sisi penerimaan.

Selain itu, setoran negara juga masih menghadapi tantangan belum optimalnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam nonmigas. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan strategi otoritas fiskal untuk merealisasikan target rasio perpajakan terhadap PDB pada tahun ini. 

Namun, di dalam narasi tentang Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Konsolidatif yang tercantum di dalam lampiran Perpres No. 122/2020, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan dan meningkatkan rasio perpajakan pada tahun ini. 

Pertama, penyempurnaan peraturan perpajakan dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi, termasuk perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah dijalankan pada tahun lalu. 

Kedua, optimalisasi penerimaan perpajakan yang berdasarkan perbaikan aktivitas ekonomi terutama PPh dan pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, perluasan basis pajak baru, termasuk ekstensifikasi barang kena cukai. 

Keempat, penyempurnaan teknologi dan informasi perpajakan. Kelima, peningkatan kepatuhan dan pengawasan perpajakan. Keenam, relaksasi prosedur kepabeanan dan pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. 

Ketujuh, pemberlakuan insentif fi skal yang lebih tepat, terukur, dan berasaskan pada keadilan ekonomi. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan penurunan target rasio perpajakan tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari belum meredanya dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi. 

“Pandemi ini tak hanya memukul ekonomi tapi juga memberikan ketidakpastian. Dengan ketidakpastian ini saya rasa pemerintah harus mengambil langkah konservatif. Termasuk target penerimaan pajak,” jelasnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurut dia, dari penerimaan pajak pada tahun lalu yang senilai Rp1.070 triliun, PDB nominal Indonesia berada pada kisaran Rp16.000 triliun, sehingga koreksi rasio perpajakan sebesar 1% setara dengan penerimaan pajak senilai Rp160 triliun. 

Dengan mengacu pada rumus tersebut, Fajry menilai target pemerintah yang tertuang di dalam Perpres No. 122/2020 masih cukup masuk akal. “Artinya, masih realistis dari angka target penerimaan pajak tahun 2021.” 

INSENTIF 

Dia menambahkan, yang membebani target penerimaan pajak pada tahun ini adalah adanya insentif PPh badan atau pajak korporasi yang berlaku sejak tahun lalu. Terlebih, pada awal tahun ini pemerintah memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. 

Kebijakan ini secara tidak langsung akan memengaruhi setoran pajak ke negara. “Kalau kuartal I/2021 secara year on year [yoy] masih sulit, apalagi kuartal I/2020 ekonomi kita masih lumayan [berat]. Secara yoy, kinerja penerimaan pajak kemungkinan baru akan naik di kuartal II/2021,” jelasnya. 

Senada, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menilai upaya pemerintah untuk mendulang pajak pada tahun lalu dan pada tahun ini memang tidak mudah. Apalagi, hampir seluruh sektor tertekan. 

Selain itu, guyuran insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah sejak pandemi melanda negeri ini juga menjadi pemberat tercapainya target tersebut. “Selalu ada perdebatan antara mengamankan penerimaan atau memperbanyak investor baru. 

Asalkan ada penghitungan akurat dan investor yang masuk banyak, ada potensi penerimaan pajak ke depan,” jelasnya.